Andry
JAKARTA, – Polri tancap gas memperkuat ketahanan pangan nasional lewat pengawalan serius ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Lewat rapat koordinasi bareng Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Polri fokus memastikan petani jagung makin sejahtera dan nggak lagi terjebak permainan tengkulak.
Rakor yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2), ini diikuti gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Menurut Brigjen Langgeng, rakor ini jadi momen evaluasi sekaligus konsolidasi strategi ke depan. Ia menyebut, pada 2025 Indonesia sukses tanpa impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak, sehingga tahun 2026 ini kolaborasi harus makin kuat agar hasilnya lebih baik lagi, ” ujarnya.
Dari sisi hulu, Polri hadir sebagai penghubung kelompok tani (Poktan) jagung dengan akses permodalan. Melalui skema pembiayaan KUR yang melibatkan bank-bank Himbara, petani difasilitasi agar bisa mendapatkan modal usaha secara resmi dan terjangkau.
Implementasi nyata sudah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis. Di sana, petani mendapat suntikan modal untuk kembali menanam bahkan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sektor pertanian hingga Rp180 triliun, termasuk untuk mendukung ekosistem pertanian jagung.
Tak berhenti di modal, Polri juga mengawal sisi hilir dengan menjaga stabilitas harga. Lewat kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen petani diserap dengan harga yang lebih berpihak, sehingga petani tidak lagi dipaksa menjual murah ke tengkulak.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 menargetkan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami memastikan harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian jagung sesuai standar harga Bulog, ” jelas Brigjen Langgeng.
Program ini juga diarahkan untuk menggarap lahan tidur agar lebih produktif, sekaligus membangun sistem pendampingan manajerial bagi petani. Harapannya, petani bisa meningkatkan hasil panen, membayar pinjaman tepat waktu, dan taraf hidupnya ikut terangkat.
Lewat sinergi lintas sektor ini, Polri ingin memastikan petani jagung Indonesia makin kuat, mandiri, dan sejahtera, sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional tetap aman terkendali. (*)
Achmad Sarjono 
